BANGKALAN, bd.id — Viral dan kontroversi tak selalu berakhir negatif. Bagi Pemerintah Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, sorotan publik atas video penyaluran bantuan pangan beras justru menjadi pemicu untuk mengevaluasi kebijakan dan mempertegas komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh warga.
Kepala Desa Genteng, H. Hofi, mengakui bahwa sempat terjadi polemik akibat adanya video yang beredar di media sosial terkait pembagian beras bantuan pangan untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, ia menegaskan bahwa seluruh KPM telah menerima haknya secara penuh, yakni sebanyak 20 kilogram untuk bulan Juni dan Juli 2025.
“Hari ini kami salurkan kembali sesuai ketentuan, masing-masing KPM menerima 20 kilogram. Dan sudah ada dokumentasi pernyataan dari penerima,” ungkap H. Hofi, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, polemik yang terjadi bermula dari inisiatif pemerintah desa untuk menerapkan prinsip keadilan sosial, dengan membagi sebagian beras kepada warga yang tergolong miskin namun belum terdata sebagai penerima bantuan resmi. “Niat kami adalah agar tidak ada warga yang merasa terabaikan. Tapi justru menimbulkan salah paham,” jelasnya.
Respons cepat pun dilakukan. Pemerintah Desa Genteng segera menyalurkan ulang bantuan beras sesuai dengan mekanisme resmi dari pemerintah pusat, tanpa mengurangi hak KPM. Langkah ini juga disertai klarifikasi publik dan dokumentasi dari para penerima bantuan.
“Kami pastikan tidak ada hak masyarakat yang dikurangi. Justru kami ingin memperjuangkan mereka yang belum masuk data,” tegas H. Hofi.
Ia menyoroti permasalahan utama yang menjadi akar dari polemik ini: validitas data penerima bantuan. Banyak warga kurang mampu di desanya yang tidak tercantum dalam daftar penerima, sehingga tidak bisa menikmati program bantuan pangan beras dari pusat.
“Kami berharap ada evaluasi dan perbaikan data di tingkat pusat maupun daerah. Karena kalau datanya tidak valid, bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” harapnya.
Sebagai bentuk kepedulian, Pemdes Genteng juga mengambil inisiatif memberikan bantuan pribadi berupa beras 5 kilogram kepada warga miskin yang belum tercatat sebagai penerima bantuan resmi. Meski bersifat swadaya, langkah ini dinilai sebagai wujud nyata kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan.
“Meski sedikit, ini bentuk empati kami agar masyarakat tetap merasa diperhatikan,” pungkas H. Hofi.
Langkah cepat dan terbuka dari Pemdes Genteng menjadi contoh bagaimana pemerintah desa bisa merespons kritik dengan elegan dan menjadikannya sebagai pijakan untuk memperbaiki sistem demi masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. (Red)
Leave a Comment