SUMENEP, beritadata.id – Kebutuhan akan energi listrik yang normal di Kepulauan Masalembu nyaris sama seperti mimpi di siang bolong bagi warga setempat.
Namun, mimpi di siang bolong itu bukan berarti tak bisa diwujudkan, selama si pemimpi itu bangun dari tempat tidurnya dan mencari cara untuk menggapainya.
Mungkin itu perumpamaan yang cocok akan kebutuhan energi listrik normal disana. Sebab, di Masalembu tak kekurangan para pemimpi itu.
Darul Hasyim Fath contohnya, Ketua Komisi I DPRD Sumenep yang hingga kini masih konsisten untuk mewujudkan mimpi siang bolong warga Masalembu, yakni mengawal percepatan elektrifikasi kelistrikan di Kepulauan tersebut.
Hal itu ia buktikan dengan aksinya bersama sejumlah aparatur desa setempat, mendatangi kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur (UID Jatim), di Surabaya, pada Kamis 19 Juni 2025.
Kedatangan Darul dalam rangka menyampaikan aspirasi warga Daerah Pemilihan (Dapil) 7, wilayah konstituensinya, terkait kebutuhan listrik yang cukup mendesak.
“Dan kami datang bersama perangkat dan pejabat kepala desa saat ini untuk memastikan apa yang menjadi mimpi masyarakat kita untuk dapat menikmati listrik secara penuh sesuai dengan kebutuhan dapat segera terpenuhi,” ujar Darul dengan intonasi khasnya. Sabtu 21 Juni 2025.
Politisi PDI-P Sumenep itu menuturkan, listrik di desa Masalima dan desa Sukajeruk, Masalembu, membutuhkan kapasitas listrik yang cukup.
Karena itu, sebagai putra daerah asal Masalembu, Darul mendorong PLN mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik di pulau-pulau kecil.
“Kejadian mati lampu karena kurangnya listrik itu bisa terjadi setiap hari, saya ingin masalah yang sedari kecil saya hadapi ini segera teratasi,” tambahnya.
Sementara itu, Senior Manager Komunikasi dan Umum PT PLN UID Jatim, Kemas Abdul Gaffur, menjelaskan, elektrifikasi di kepulauan sudah masuk rencana program Listrik Desa (Lisdes) PLN dengan target operasi pada tahun 2026 jika PNM dapat segera terbit.
“Hal lain juga pembangunan PLTS yang direncanakan sejak 2023 tertunda karena kendala administrasi kepemilikan lahan di Desa Masalima. PLN bersama Pemerintah Daerah , BPN, dan Kejaksaan akan terus melakukan berbagai upaya penyelesaian untuk pembangunan PLTS ini,” paparnya.
Pihaknya mengaku, PLN akan terus menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat guna kelancaran agenda elektrifikasi. (*/zn)
Leave a Comment