SUMENEP, beritadata.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menancapkan sikap tegas, suara rakyat tak lagi sekadar formalitas, melainkan akan dijadikan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pembangunan tahun 2026.
Komitmen ini mengemuka dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026, yang digelar pada 31 Maret lalu.
Dalam forum resmi tersebut, seluruh fraksi DPRD membeberkan hasil “turun gunung” mereka selama masa reses. Aspirasi yang dikumpulkan dari berbagai daerah pemilihan disebut bukan lagi daftar keluhan panjang, melainkan peta kebutuhan riil masyarakat yang menuntut respons cepat dari pemerintah daerah.
Reses yang berlangsung pada 9 hingga 16 Maret 2026 menjadi momen krusial bagi para legislator untuk menyerap langsung denyut persoalan di lapangan. Dari infrastruktur yang tertinggal hingga layanan publik yang belum merata, suara warga kini diklaim akan naik kelas dari sekadar aspirasi menjadi arah kebijakan.
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menegaskan bahwa hasil reses tidak akan berhenti di meja laporan. Ia memastikan seluruh usulan masyarakat.
“Mulai dari pembangunan jalan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi berbasis UMKM, akan dikawal agar masuk dalam prioritas program dan anggaran daerah,” ujar H Zainal saat dikonfirmasi melalui saluran telepon. Kamis (2/4/2026.
Sorotan tajam juga tertuju pada kebutuhan mendesak di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. DPRD pun memberi sinyal keras kepada pemerintah daerah agar tidak lagi lambat merespon. (*)
Leave a Comment