BANGKALAN, beritadata.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan menetapkan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), Kamis (12/11/2026).

Persetujuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan pembangunan sektor industri di Kabupaten Bangkalan agar lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Penetapan persetujuan Raperda RPIK berlangsung dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bangkalan. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bangkalan, H. Fatkhurrahman, didampingi Wakil Ketua III DPRD Bangkalan, H. Moch. Rofik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.

Wakil Ketua I DPRD Bangkalan, H. Fatkhurrahman, mengatakan bahwa persetujuan Raperda RPIK merupakan tahapan penting dalam membangun fondasi kebijakan pengembangan industri daerah.

Menurutnya, Bangkalan memiliki potensi yang perlu dikelola dan dikembangkan melalui perencanaan yang matang, sehingga sektor industri dapat tumbuh secara optimal serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“RPIK ini menjadi landasan penting dalam mengarahkan pembangunan industri di Bangkalan. Melalui perencanaan yang terstruktur, kita berharap potensi industri daerah dapat dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan regulasi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga mampu diterjemahkan ke dalam program dan langkah nyata yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

Pengembangan sektor industri, lanjutnya, perlu diarahkan untuk membuka peluang investasi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, serta mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal.

Karena itu, diperlukan sinergi antara DPRD, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi RPIK dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Dengan disetujuinya Raperda RPIK, diharapkan pembangunan sektor industri di Kabupaten Bangkalan memiliki arah kebijakan yang lebih jelas. Regulasi ini juga diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red)