SUMENEP, beritadata.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali bergulir. Namun, di balik pelaksanaannya, DPRD Sumenep langsung mengaktifkan “alarm keras”. Soal kualitas makanan dan tata kelola, tak boleh ada kompromi.
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, melontarkan peringatan tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan seluruh mitra pelaksana. Ia menegaskan, program ini bukan sekadar formalitas melainkan harus benar-benar menjawab kebutuhan gizi masyarakat.
“Saya minta SPPG dan mitra jangan nakal, bekerja dengan baik. Masyarakat tidak butuh-butuh amat kepada MBG,” tegasnya. Sabtu (28/3/2026).
Pernyataan itu menjadi sinyal keras: DPRD tak ingin program yang seharusnya menyehatkan justru menyisakan masalah. Zainal menekankan, makanan yang disajikan wajib memenuhi standar gizi, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
Ia juga mengingatkan agar praktik pemberian makanan tak layak konsumsi tidak terulang. Apalagi jika kualitasnya tak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
“MBG harus sesuai namanya. Jangan sampai makanan basi atau tidak sesuai nominal diberikan ke masyarakat,” ujarnya.
DPRD menegaskan, program ini harus kembali ke tujuan utamanya: menyediakan makanan sehat, layak, dan berkualitas. Tanpa itu, MBG hanya akan menjadi program tanpa makna.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Sumenep, Moh. Kholilurrahman Hidayatullah, menyampaikan bahwa program sempat dihentikan sementara selama libur Lebaran dan akan kembali berjalan normal mulai Selasa (31/3).
“MBG akan kembali seperti biasa, dengan menu basah seperti sebelum puasa,” tandasnya. (*)
Leave a Comment