SUMENEP, beritadata.id – Dihimpun dari berbagai sumber, Kabupaten Sumenep tercatat sebagai kabupaten penghasil migas terbesar di Madura.
Kabupaten yang memiliki luas wilayah 2.093,45 km² ini, terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dan besar yang mengandung sumber daya alam (SDA) melimpah. Dimana, hingga kini ada beberapa perusahaan MIGAS yang telah melakukan eksploitasi.
Meski tergolong kaya akan SDA, ternyata masyarakat Sumenep sendiri tidak menikmati hasil kekayaan alamnya. Pasalnya, potensi alam itu tidak dikelola oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat.
Sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No 1/2006 tentang wilayah kerja pertambangan untuk kabupaten dan kota.
Ironisnya lagi, belakangan ini polemik kemiskinan menjadi perbincangan hangat di semua kalangan. Baik dari kalangan masyarakat awam hingga kalangan aktivis, mahasiswa dan organisasi kepemudaan.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesa (DPD KNPI) Sumenep Syaiful Harir menilai. Keberadaan perusahaan Migas di Sumenep harusnya membawa dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Potensi sumber daya alam yang dikelola sekitar 7 kontraktor ini mestinya mampu menekan angka kemiskinan di Kota keris,”
“Kaya migas namun masyarakatnya miskin. Termiskin kedua di Jatim lagi, kan tak masuk akal,” sambungnya. Kamis (11/10/2021)
Pria yang akrab disapa Aying ini mengatakan, kekayaan alam Sumenep hanya dieksplorasi, namun hasilnya nihil, terutama pada masyarakat yang menyandang status kurang mampu (Miskin).
“Dana Bagi Hasil (DBH) dari migas yang PI, 10 persen itu harusnya betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,”ujarnya.
Sebab, kata mantan ketua PC IPNU Sumenep itu, selama ini kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan rakyat, yang dilaksanakan oleh SKK Migas bersama KKKS terkesan formalitas, seolah hanya gugur kewajiban, dan untuk menyelesaikan SPJ semata, namun kepentingan masyarakat terlupakan
“Selebihnya tak ada dampak apa-apa. Makanya ketika Sumenep disebut miskin , publik tidak percaya. Karena Sumenep lumbung migas,” urainya.
Pihaknya, berharap dengan adanya DBH dan PI dari perusahaan migas yang berada di kota keris ini dapat membantu menekan angka kemiskinan. Sebab menurutnya, akan sangat menggembirakan manakala digunakan untuk membangun ratusan ribu ruang kelas.
“Akhirnya tak ada lagi cerita miris tentang gubuk reyot yang digunakan sebagai kelas pembelajaran di seluruh pelosok di Sumenep. Termasuk tak ada lagi anak putus sekolah bila dana tersebut dialokasikan bagi beasiswa pendidikan. Dan anak-anak akan gembira ketika mereka belajar di kelas dengan fasilitas modern,” bebernya.
Disisi lain, lanjut pria kelahiran kecamatan Bluto itu, dengan dana segar DBH dan CSR migas. Harus pemerintah mampu menyediakan layanan kesehatan yang maksimal bagi rakyatnya. Sehingga dana tersebut bisa bermanfaat untuk membangun rumah sakit, puluhan ribu puskesmas, posyandu hingga pelayanan kesehatan yang lain.
“Jika itu dilakukan, rakyat miskin yang rata-rata ada di pelosok akan bahagia menikmati kemudahan akses layanan kesehatan tersebut. Selama ini, terobosan itu belum terlihat,” kata Aying.
Tidak hanya itu, dana tersebut juga bisa digunakan untuk pemberdayaan petani dan nelayan guna merealisasikan cita-cita kedaulatan pangan. Bahkan jutaan ton pupuk bisa diberikan secara cuma-cuma kepada para petani
“Para nelayan juga akan menyambutnya dengan hangat jika perahunya dibuat dengan dana itu,” usulnya.
Mantan Aktivis PMII ini, juga menegaskan jika dana tersebut, digunakan untuk membangun infrastruktur desa, puluhan ribu desa menikmatinya. Warga desa tentu akan menikmati penerangan listrik.
“Dampaknya, kantong-kantong kemiskinan yang biasanya ada di pelosok-pelosok desa akan berkurang drastis. Sumenep pun akan keluar dari masalah kemiskinan. Dan sudah saatnya itu semua dilakukan. Namun, itu semua hanya ilusi jika cara-cara lama tetap digunakan,” harapnya.
Dari itu, pihaknya menegaskan jika KNPI Sumenep akan terus mengawal tentang aspirasi para aktivis dan mahasiswa yang beberapa hari ini lantang bersuara tentang kemiskinan.
“Kami mengapresiasi aspirasi mereka. Dan sebentar lagi kami akan fasilitasi mereka dalam satu forum,” tegasnya.
Dari sisi lain pihaknya juga berharap, jika di Sumenep ini harus ada kantor KKKS yang bertempat di kota sumenep. Sebab dengan kantor KKKS di kota keris ini, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi tentang migas, baik lifting migas, DBH, PI hingga program yang direalisasikan oleh kontraktor migas.
“Jangan salahkan para aktivis jika punya penilaian minor tentang migas, karena akses informasi kemigasan terbatas. Jadi kedepan kantor KKKS di Sumenep itu benar-benar ada. Sehingga realisasi program yang dilaksanakan KKKS dapat dimonitor oleh semua pihak,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala SKK Migas Jabanusa Nurwahidi menanyakan, jika soala kantor bersama KKKS di Sumenep dalam tahap persiapan. Menurutnya, pengelolaannya diserahkan ke salah satu BUMD.
“Sekarang kantornya sedang disiapkan BUMD, mudah-mudahan pertengahan November selesai,” katanya, melalui pesan Whatsapnya.
Selanjutnya, ditanya apakah kantor bersama itu juga sebagai pusat informasi soal migas, pria yang lahir di Sumenep itu hanya membalas dengan emoji jempol. Disodorkan pertanyaan dari para aktivis soal transparansi lifting, DBH maupun PI, Nurwahidi tak merespon. (Zn)
Leave a Comment