SUMENEP, beritadata.id – Pandemi Covid-19 sangat berdampak dalam berbagai sektor, baik kesehatan, ekonomi, sosial, hingga sektor pendidikan.
Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi. Mulai dari Lockdown, Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Bahkan kini, PPKM telah berevolusi, skalanya ada sistem tingkatan level. Dari PPKM level 1,2, 3 hingga level 4. Dimana, penerapan kebijakan tersebut terstruktur rapi hingga ke pemerintahan daerah. Tak terkecuali Kabupaten Sumenep.
Di Kota keris sendiri, untuk menekan melonjaknya kasus penularan, PPKM darurat juga dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Hanya saja, dalam penerapannya dinilai kurang efektif. Yaitu mengesampingkan sektor lain. Seperti sektor ekonomi dan sosial di masyarakat.
Demikian disampaikan Nur Hayat, Koordinator Aksi Aliansi BEM Sumenep lewat aksi demonstrasi yang digelar pada Kamis (12/8/21) di Pemkab setempat.
Kata Hayat, sejak awal kemunculan PPKM Darurat di Sumenep pada tanggal 03 juli 2021 lalu, masyarakat sudah mulai cemas. Sebab, pelaksanaan PPKM Darurat ini telah menghambat aktivitas perekonomian. Terutama bagi para pelaku usaha kecil.
“Dari pemberlakuan PPKM pada fase pertama, masyarakat sudah menjerit, alih-alih menekan penularan virus, kebijakan PPKM justru menghambat aktivitas perekonomian, artinya Pemkab telah gagal mengatasi dampak pandemi disektor yang paling vital.”
“Malahan, angka peningkatan masyarakat terpapar covid yang semakin tinggi, ini merupakan representatif dari pelaksanaan PPKM Darurat di Kabupaten Sumenep yang tidak becus,” teriak dia dalam orasinya.
Menurut hayat, kebijakan pemerintah tidak berorientasi terhadap keselamatan rakyat. Namun, Covid-19 ini justru dijadikan alat komersial untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Sehingga lanjutnya, sebagian golongan masyarakat meyakini, bahwa penanganan dampak pandemi ini hanya sekedar permainan dan akal-akalan pemerintah semata. Bagaimana tidak, kegiatan vaksinasi dilakukan begitu masif padahal jelas-jelas ditolak warga.
“Kasus kematian karena Covid-19 pun justru dituding miring oleh masyarakat sebagai permainan tenaga medis untuk menarik serapan anggaran yang besar. Artinya Pemkab telah gagal mengatasi pandemi, masyarakat sudah tidak percaya pada pemerintah,” sambungnya.
Kata dia, isu komersialisasi Covid-19 ini sudah menjadi pembicaraan umum yang berkembang di masyarakat. Buntutnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan ditangkap secara negatif oleh publik.
“Yang paling sensitif mengenai realisasi anggaran. Masyarakat menduga terjadi banyak penyimpangan dalam realisasi penyaluran anggaran penanganan Covid-19,” paparnya.
Atas adanya keresahan publik itu, Aliansi BEM Sumenep (BEMSU) melakukan beberapa kajian dan investigasi hingga kemudian sepakat untuk melakukan aksi dengan tuntutan yaitu, agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijkan penanganan Covid-19, terutama realisasi serapan anggaran dan pelaporan pelaksanaan kebijakan. Sebab, hingga kini penyerapan anggarannya tidak diketahui. Alias tidak transparan.
“Aksi demonstrasi ini digelar sebagai warning terhadap pemerintah untuk tidak main-main dengan nasib rakyat ditengah pandemi.”
“Mahasiswa sebagai telinga dan lidah rakyat mengutuk keras bagi oknum dan birokrat yang mengambil keuntungan ditengah kondisi rakyat yang makin tercekik” pungkas Hayat. (Zn)
Leave a Comment