SUMENEP, beritadata.id – Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kota keris masih tinggi yakni 218.600 jiwa.
Jumlah tersebut bertambah 6.680 orang jika dibandingkan dengan tahun 2017. Dimana, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,54 persen dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2017.
Sementara data di tahun 2019 angka kemiskinan sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018. Yakni, pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 20,16%. Sedangkan tahun 2019 turun menjadi 19,48%. Atau mengalami penurunan sebanyak 6.620 jiwa.
Jika melihat data tersebut, angka kemiskinan di Sumenep mengalami fluktuasi. Artinya jumlah penduduk miskin masih stagnan. Hal ini bisa dilihat dari tahun 2018 yang naik 6.680 orang, sementara tahun 2019 turun hanya 6.620 orang.
Bahkan, data BPS tersebut menunjukkan bahwa, Kabupaten Sumenep masuk daftar 10 Kabupaten termiskin se Jawa Timur.
Dimana, Sumenep harus rela berada di urutan kedua setelah Kabupaten Sampang sebagi Kabupaten termiskin diantara 38 Kabupaten di Jawa Timur.
Jika melihat Kondisi itu, pembangunan yang digaungkan sebagaimana termaktub dalam 9 janji politik Bupati Busyro yang gencar dilakukan di daerah yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan ini belum maksimal.
Bisa dikatakan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Busryo belum memberikan manfaat berarti dalam mengikis angka kemiskinan. Padahal, Kabupaten Sumenep memiliki berbagai potensi, seperti sumber daya alam yang melimpah.
Diakhir masa jabatannya, Bupati Sumenep KH Busyro Karim tidak menafikkan jika angka kemiskinan di Kota keris masihlah tinggi.
Kata dia, tugas mengentaskan angka kemiskinan merupakan PR besar bagi bupati terpilih saat ini.
“Sampai sekarang, walaupun sudah banyak program-program, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas,” ucapnya saat menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD Sumenep, Senin (25/1/21).
“Data kemiskinan tahun 2020 belum ada, belum tercatat di BPS,” Imbuh Busyro saat menyampaikan laporan dalam sidang paripurna tersebut.
Menurut pria yang memimpin Kabupaten Sumenep selama dua periode itu, PR selanjutnya adalah persoalaan pembangunan infrastruktur yang belum merata dan keterbatasan anggaran (APBD).
“Misalnya pembangunan infrastruktur jalan, pasti setiap tahun tidak bisa diserentakkan, karena Sumenep ini luas,” terangnya.
Ia menambahkan, keterbatasan APBD harus diperhatikan. Pihaknya yakin, ditahun 2021 akan ada banyak pemangkasan anggaran karena Covid-19.
“Saya yakin di 2021 akan ada banyak anggaran yang dipangkas,” tutup Busryo.
Sementara itu, wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi enggan memberikan komentar. Pria yang baru terpilih menjadi Bupati Sumenep selanjutnya itu menolak untuk diwawancara.
“Wawancaranya nanti saja,” ucap Achmad Fauzi diiringi senyum. (Zn)
Leave a Comment