Razia Musiman dan Wajah Negara yang Sedang Kepepet

Oleh: AGUSSALIM

OPINI, beritadata.id – “Harap jangan baper dengan tulisan ini. Ini cuma uneg-uneg dari rakyat kecil yang curhat ke ChatGPT.”

Beberapa waktu belakangan, jalan-jalan kecil di pelosok desa mulai ramai lagi oleh kehadiran polisi lalu lintas. Bukan untuk pengamanan, bukan juga untuk mengatur kemacetan—karena di desa, kemacetan itu barang langka—melainkan untuk razia kendaraan. Suasana mendadak seperti tahun-tahun lama yang pernah ramai oleh operasi patuh, tertib, zebra, dan segala nama operasi lainnya. Namun, yang jadi pertanyaan, kenapa baru muncul lagi sekarang?

Jujur saja, selama 2-3 tahun terakhir, kehadiran polisi lalu lintas seperti lenyap dari jalanan. Tak ada razia, tak ada cegatan, seolah fungsi pengawasan itu ditiadakan. Tapi tiba-tiba, tahun ini, mereka hadir kembali—bahkan lebih semangat. Mereka menyasar hingga ke pelosok desa, menarik kendaraan dengan surat tak lengkap, bahkan dalam beberapa kasus, menggandeng petugas pajak untuk memaksa pembayaran di tempat.

Lalu, muncul satu pertanyaan liar di benak kami, rakyat kecil: Apakah ini semua ada kaitannya dengan efisiensi anggaran dan defisit negara?

Pemerintah memang sedang melakukan penghematan besar-besaran tahun ini. Semua sektor diminta berhemat. Tapi ketika kondisi sudah mepet, sering kali peluang-peluang yang dulu diabaikan, mendadak dijadikan solusi. Mungkinkah salah satu “peluang” itu adalah tunggakan pajak kendaraan rakyat? Dan mungkinkah polisi—secara halus—didorong untuk menjadi alat bantu pungutan negara?

Dugaan ini tentu saja liar. Tapi bukan tanpa alasan. Mengingat beberapa razia bahkan digelar gabungan, lengkap dengan mobil samsat keliling. Rakyat yang kendaraannya kena tilang, langsung diarahkan untuk bayar pajak di tempat. Ini bukan sekadar penegakan hukum, ini sudah seperti operasi pemungutan. Dan kalau ini benar, maka sangat disayangkan jika polisi perlahan bergeser fungsinya: dari pelindung rakyat menjadi alat kejar setoran.

Tidak ada yang salah dengan membayar pajak. Itu kewajiban warga negara. Tapi jika pendekatannya memaksa, dadakan, dan hanya muncul saat kondisi keuangan negara sedang berat, maka yang muncul bukan kesadaran, melainkan rasa tertekan. Dan rasa tertekan dari rakyat kecil hanya akan menjauhkan kepercayaan kepada institusi negara, termasuk polisi.

Jika tujuan utamanya adalah menekan angka curanmor, maka razia harus dilakukan secara konsisten, bukan musiman. Jangan hanya muncul ketika negara butuh dana. Karena penegakan hukum tidak boleh hanya hadir saat “cuaca fiskal” sedang mendung.

Sekali lagi, ini hanya suara dari rakyat kecil yang mungkin terlalu curiga. Tapi bukankah lebih baik curiga dari pada diam dan pura-pura tidak melihat?

Kepada para penegak hukum, kami mohon: jangan jadi alat kekuasaan. Jangan memburu rakyat hanya saat negara butuh dana tambahan. Jangan menyamar jadi pemungut pajak dengan seragam hukum. Jadilah pelindung yang hadir tak hanya saat negara sedang kepepet, tapi juga saat rakyat butuh rasa aman dan keadilan.

Karena di ujung hari, hukum tanpa kepercayaan hanyalah ancaman yang membungkam. (*)