Dalih Tidak Ada Disposisi Bupati, Pj Sekda Abaikan Undangan Rapat Komisi I DPRD Sumenep

SUMENEP, beritadata.id – Rapat kerja Komisi I DPRD Sumenep yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 7 Januari 2026, resmi gagal terlaksana.

Penyebabnya, Pj Sekretaris Daerah (Sekda), Plt Kepala BKPSDM dan Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep tidak hadir memenuhi undangan Dewan dengan dalih tidak mendapat disposisi dari Bupati Sumenep.

Absennya dua pejabat kunci tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap fungsi pengawasan DPRD. Padahal, rapat tersebut dirancang untuk membahas isu krusial terkait meritokrasi kepegawaian di lingkungan Pemkab Sumenep, menjelang rencana mutasi jabatan yang terus molor sejak dijadwalkan pada Desember 2025.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anam, secara terbuka menyatakan kekecewaannya. Ia menilai alasan tidak hadir karena tidak ada disposisi bupati tidak dapat dibenarkan, terlebih undangan rapat telah disampaikan secara resmi oleh lembaga legislatif.

“Komisi I memiliki fungsi kontroling dan pengawasan. Ketidakhadiran Pj Sekda dan Plt BKPSDM ini mencederai hubungan kelembagaan dan menunjukkan sikap tidak menghormati DPRD,” tegas Hairul Anam.

Menurutnya, pembahasan meritokrasi kepegawaian menjadi sangat penting untuk memastikan proses mutasi jabatan berjalan objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan non-profesional.

Namun, agenda strategis tersebut justru terhambat akibat mangkirnya pihak eksekutif yang seharusnya datang. Komisi I DPRD Sumenep pun menilai perlu ada evaluasi serius terhadap sikap pejabat yang mengabaikan undangan resmi Dewan.

“DPRD berenca akan memanggil ulang pihak terkait guna meminta klarifikasi,” pungkasnya.

Di konfirmasi terpisah, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep membenarkan tidak memenuhi undangan dewan lantaran tidak mendapatkan disposisi Bupati.

“Iya, karena undangan itu kan harus ada disposisi Pak Bupati, Pak Bupati masih belum memberikan disposisi, jadi saya tidak berani datang,” kelitnya. (Zen)