Komisi IV DPRD Sumenep Bongkar Kejanggalan Proyek Dinas Pendidikan

SUMENEP, beritadata.id – Inspeksi mendadak (sidak) Komisi IV DPRD Sumenep ke sejumlah SDN di Kecamatan Gapura dan Dungkek membuka tabir persoalan serius dalam proyek rehabilitasi gedung sekolah yang dibiayai APBD 2025.

Di SDN III Longos Kecamatan Gapura, komisi IV DPRD menyoroti pengerjaan proyek senilai Rp566 juta. Proyek rehabilitasi berat tiga ruang kelas itu dinilai jauh dari spesifikasi teknis yang semestinya.

Rombongan anggota Komisi IV mendapati bangunan sekolah tidak dirombak total sebagaimana mestinya rehabilitasi berat. Kondisi lantai bahkan masih belum di plester dan tidak dipasangi keramik, padahal anggaran yang dikucurkan tergolong besar.

Temuan tersebut memicu kemarahan Komisi IV DPRD Sumenep. Mereka memberi teguran keras kepada pelaksana proyek, CV. Mintra Anda, yang dinilai mengerjakan konstruksi secara tidak maksimal dan sarat kejanggalan sejak awal pelaksanaan.

“Ini rehabilitasi berat, bukan tambal sulam. Fakta di lapangan menunjukkan pengerjaan tidak sesuai spesifikasi,” tegas anggota Komisi IV DPRD Sumenep Samioeddin saat Sidak. Selasa, 16 Desember 2025.

Ironisnya, hal yang sama juga terjadi di SDN Lapa Laok II. Proyek rehabilitasi gedung sekolah itu tidak lebih baik. Menurut KH Samioeddin Ketebalan gedung tidak sesuai spesifikasi.

Tak hanya menyoroti kontraktor, Komisi IV juga menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep diduga tidak transparan dalam pengelolaan dan penggunaan dana APBD 2025 untuk proyek tersebut.

Sebagai OPD teknis yang membawahi seluruh sekolah, Dinas Pendidikan dinilai lalai dalam pengawasan sehingga pekerjaan asal jadi alias tidak maksimal.

Komisi IV menegaskan akan menindaklanjuti temuan ini secara serius, termasuk memanggil pihak kontraktor dan Dinas Pendidikan untuk dimintai klarifikasi. DPRD menegaskan anggaran pendidikan tidak boleh menjadi ruang kompromi, apalagi jika berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan siswa.

Kasus proyek SDN Longos dan Lapa Laok ini menambah daftar panjang pekerjaan konstruksi sekolah yang dipertanyakan kualitasnya, sekaligus menjadi alarm keras bagi pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Sumenep. (*/zn)