SUMENEP, beritadata.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep memita vetifikasi atau ground checking Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang di lakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) dikerjakan secara serius.
Pasalnya, perbedaan data kemiskinan antar lembaga yang konsen dibidang tersebut cukup mencolok dan amburadul. Yaitu data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Dinsos P3A Sumenep.
Data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statiskik (BPS), serta data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Mulyadi mengatakan, DTSEN dibutuhkan untuk kepentingan Nasional yang harus sesegera mungkin cepat rampung.
“Kalau dari pengakuan dinsos progresnya bagus, tapi tetap kami pantau agar proses verifikasinya dikerjakan secara serius sehingga menghasilkan data yang akurat,” katanya, Rabu 23 April 2025.
Menurut politsi Demokrat itu, dari pemaparan Dinsos saat rapat di Komisi IV beberapa waktu lalu, proses ground checking DTSEN berkolaborsi dengan BPS Sumenep.
Dimana, sebelum turun lapangan para petugas Dinsos dalam hal ini seluruh pendamping program keluarga harapan (PKH) yang mengerjakan proses verifikasi mendapat bimbingan teknis dari BPS.
“Kata mereka, bahwa verifikasi ini telah dilakukan sejak bulan Ramadhan kemarin dengan capain 80% penyelesaian,” ujarnya.
“Jadi, mereka minta waktu pada kami, akhir April verifikasi DTSEN ini rampung dan akan kembali ke Komisi IV awal bulan Mei ini,” pungkas Mulyadi. (*/zn)
Leave a Comment