SAMPANG, beritadata.id – Ratusan mahasiswa yang bergabung dalam wadah PMII sampang menggelar demo di kantor Pemkab Sampang, Senin (7/3/2022). Ratusan mahasiswa ini menuntut pemerintah daerah tidak tutup mata dengan keluhan yang disampaikan masyarakat terkait bansos. Seperti beras yang tidak layak konsumsi yang ditemukan diberikan kepada penerima bantuan.
Aksi tersebut dilakukan sebagai protes terhadap penyaluran Bantusan Sosial (Bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) dan Bansos dampak Covid 19, yang banyak ditemukan penyelewengan dalam hal penyaluran.
Ratusan mahasiswa tersebut datang ke kantor Pemkab sampang dengan mengendarai sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat. Mereka menuntut agar Pemkab melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyaluran bansos dibawah.
Menurut Wasilah, salah satu orasi aksi mahasiswa ini sebagai protes terhadap penyaluran bantuan sosial yang banyak tidak tepat sasaran. Fakta di lapangan, justru banyak ditemukan penyaluran bansos yang dianggap salah sasaran. Sementara warga miskin justru banyak yang tidak mendapatkan bantuan.
“Bansos itu kan untuk warga miskin. Mengapa banyak warga miskin yang tidak mendapatkan, justru yang terbilang mampu kok malah dapat. Makanya kami menuntut pemkab mengevalusi penyaluran bansos ini,” ujarnya.
Menurutnya, penyaluran berbagai Bansos tersebut menjadi amburadul, karena di dalamnya banyak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan. Seperti misalnya, bantuan beras yang dianggap banyak mafia mafia beras yang bermain. Seperti beras yang tidak layak konsumsi dan apek.
“Dilapangan, banyak kita temukan penyimpangan dan penyelewengan bantuan beras. Seperti beras yang tidak layak konsumsi dan bau. Ada juga yang banyak kutunya yang diberikan kepada penerima,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti, penyaluran PKH dan BSNT. Menurut dia, untuk dua progran Bansos ini sepertinya juga ada mafia. Mafia ini mengeruk keuntungan dari pengadaan barang-barang yang disalurkan ke warga yang menerima.
“Kita tahu barang-barang yang disalurkan ke warga penerima program PKH dan BSNT tidak memenuhi syarat. Untuk beras yang disalurkan tidak layak dikonsumsi. Ini keterlaluan. Kalau cari untung jangan keterlaluan begini. Ini jatah warga miskin,” ucap dalam orasinya.
Sementara dari pihak Pemkab Sampang masih belum berkenan menemui. Terlihat hanya diwakili oleh asisten 1 harunur Rasyid dan kadinsos. Namun pengunjuk rasa menolak berdiskusi karena mereka ingin ditemui langsung oleh Bupati dan wakil bupati Sampang. (ful)
Leave a Comment