SUMENEP, beritadata.id – Lumrahnya oposisi muncul dalam sistem pemerintahan. Biasanya, bentuk oposisi politik terhadap pemerintah yang sah akan terlihat dalam tubuh parlemen.
Dimana, pada kondisi ini partai yang berseberangan di pemilihan sedikit banyak akan mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Hal itu ditentukan dari besar kecilnya kursi partai di DPRD.
Dalam hal ini, fungsi oposisi sendiri merupakan bentuk kontrol terhadap pemerintahan yang sah.
Usai dilantiknya Ahmad Fauzi-Dewi Khalifah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep pada 26 Februari lalu, dinamika tersebut di Sumenep tidak terjadi.
Dimana, DPC Partai Demokrat dan PKB yang notabene mendominasi kursi di Parlemen Sumenep enggan memposisikan diri sebagai partai oposisi.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep Indra Wahyudi menyampaikan, meski jagonya kalah dalam Pilkada kemarin, Demokrat tetap akan mendukung kebijakan pemerintahan saat ini.
Kata dia, partai Demokrat Sumenep akan memposisikan diri sebagai partai penengah. Selama kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pro terhadap rakyat maka pihaknya akan mendukung penuh.
“Jadi tidak sepenuhnya oposisi, kalau misal ada kebijakan yang tidak pro rakyat kami siap mengontrol dan memberikan kritik,” ujar Indra, Selasa (6/4/21).
Senada dengan Indra, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep Imam Hasyim mengatakan, Pilkada Sumenep telah belalu.
Menurut dia, siapapun pemenang Pilkada, pihaknya tetap akan mendukung. Tentunya demi kesejahteraan masyarakat Sumenep.
“Yang lalu biarlah berlalu, siapapun yang terpilih dialah pemimpin kami, jadi sebagai rakyat Sumenep kita harus mendukungnya,” tukas Imam Hasyim. (Zn)
Leave a Comment