SUMENEP, beritadata.id – Sumenep merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur (Jatim) yang memiliki luas wilayah 2.093,45 km². Terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil dan besar yang mengandung sumber daya alam (SDA) melimpah.
Dihimpun dari berbagai sumber, Kabupaten Sumenep tercatat sebagai kabupaten penghasil migas terbesar di Madura. Setidaknya hingga kini ada beberapa perusahaan MIGAS yang melakukan eksploitasi.
Rata-rata, penghasil Migas terbesar berasal dari kepulauan. Seperti yang ada di Pulau Sapeken, yakni sumber migas Pegerungan besar.
Meski tergolong kaya akan SDA, ternyata masyarakat kepulauan itu sendiri tidak menikmati hasil kekayaan alamnya. Pasalnya, potensi alam itu tidak dikelola oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No 1/2006 tentang wilayah kerja pertambangan untuk kabupaten dan kota.
Alhasil, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam dari warga kepulauan. Demikian disampaikan Itang, warga Desa Laok Jangjang Kecamatan Arjasa.
Kata dia, kekayaan kepulauan justru menjadi susu perahan yang hanya dikeruk dan dieksploitasi, sementara dampak positif terhadap kepulauan itu sendiri sangat nihil.
“Kami orang pulau ibarat ayam mati kelaparan di lumbung padi,” katanya.
Tak hanya itu lanjut Itang, kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan juga sangat nampak dirasakan. Sebab, selama ini orang pulau merasa diperlakukan berbeda oleh Pemkab Sumenep.
Hal ini bisa dilihat dari pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan diberbagai sektor yang tidak merata, mulai Infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, listrik hingga alat transportasi laut.
“Makanya kami meminta persamaan hak antara kepulauan dan daratan, yaitu berimbangnya kebijkan dan anggaran,” ujarnya.
Senada dengan Itang, ketua komunitas warga kepulauan (KWK) H Syafiuddin mengatakan, jika melihat kekayaan dan potensi alam yang dimiliki, pengembangan dan pembangunan di wilayah kepulauan sudah seharusnya diperiotaskan.
Menurutnya, yang paling mendesak dan paling dibutuhkan warga pulau saat ini adalah fasilitas kesehatan dan Listrik.
“Di pulau belum ada palang merah Indonesia (PMI), dimana keberadannya benar-benar sangat dibutuhkan,” urainya.
Ia menjelaskan, PMI di kepulauan harus secepatnya ada. Sebab, selama ini seringkali terjadi ada pasien yang kekurangan darah namun tidak teratasi.
Sehingga, demi mendapatkan transfusi darah, warga pulau terpaksa harus menempuh perjalanan laut.
Akibatnya, tidak sedikit yang meninggal diatas perhu pada saat dalam perjalanan ke daratan Sumenep demi mendapatkan stok darah.
“Lalu Listrik, dibeberapa lokasi masih belum teraliri, seperti daerah Pajenangger, Cangkramaan dan Glaman, disana belum ada,” ungkapnya
Sementara itu wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah menyampaikan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi ekspektasi warga kepulauan.
Ia menegaskan, selama kepemimpinannya bersama Bupati Sumenep saat ini. Jatah pembangunan antara kepulauan dan daratan harus imbang.
“Akan coba saya maksimalkan dengan kepemimpinan saya dengan bapak Achmad Fauzi,” tegasnya, Senin (1/3/21).
Wakil Bupati yang baru pertama hari kerja itu menambahkan, sesuai dengan visi-misi Sumenep “Bismillah-Melayani”. Pihaknya juga akan sering datang ke kepulauan.
“Saya akan secepatnya ngantor di Kepulauan, masing-masing 2 bulan disetiap Eks kawedanan, baik Kecamatan Gayam dan Arjasa,” tandasnya. (Zn).
Leave a Comment