BANGKALAN, beritadata.id – Sosialisasi wawasan kebangsaan untuk menumbuhkan semangat persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan harus terus dilakukan.
Agar visi-misi bangsa ini berjalan sesuai amanah konstitusi, anggota DPRD Jawa Timur Mathur Husayri menggelar sosialisasi kebangsaan, di Pendopo Pratanu Pemkab Bangkalan, Senin (28/2/2022).
“Sosialisasi wawasan kebangsaan ini kita berupaya memperkecil atau mengurangi dampak benih-benih munculnya pergesekan di masyarakat,” ujarnya usai acara sosialisasi.
Beberapa minggu ini kata Mathur, semua masyarakat menyaksikan statement, baik itu pejabat publik atau politisi yang menyampaikan, yang kemudian mereka berbeda garis politiknya dan menyampaikan statement yang mengundang reaksi masyarakat, baik itu berbasis suku atau etnis.
“Secara geografis kepulauan, bagaimana kita menyaksikan kalimat yang mana diambil kalimat jin buang anak, kemudian reaksinya ini luar biasa. Sehingga hampir se Pulau Borneo, bahkan ada etnis tertentu yang datang ke Jakarta dan ke DPR menantang oknum yang berstatement itu yang kemudian menjadi gaduh,” katanya.
Yang terakhir lanjut Politisi PBB ini, bahkan masih segar sekali sampai detik ini dan masih digoreng terus, yakni terkait pengaturan toa di mesjid. Menurutnya ada yang menyikapi dengan sangat bijak, ada pula yang menyikapi memanas-manasi situasi, serta ada yang membuat hal ini menjadi komoditi untuk kepentingan-kepentingan politik.
“Akhirnya kan rame, sehingga muncullah gerakan pecat Kemenag. Kemudian ada salah satu pejabat publik yang levelnya Wakil Gubernur yang mengharamkan Kemenag untuk datang ke sana,” tutur Mathur.
Oleh sebab itu, hal-hal yang seperti ini yang harus pihaknya luruskan, harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bingkai bangsa ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tentunya sesama warga negara, sama-sama menahan diri, baik itu pejabat publiknya, politisinya atau broker politiknya untuk tidak berstatement yang kemudian tidak multi tafsir,” tandas Mathur.
Sebab ucap dia, tafsir ini tidak bisa di klaim oleh seseorang atau oleh satu pihak. Diluar itu semua bisa dan boleh menafsirkan meskipun kadang lebih banyak yang kebablasan.
Oleh karena itu lanjut dia, program DPRD Jawa Timur berupa sosialisasi wawasan kebangsaan dan sosialisasi tentang produk hukum di Jawa Timur itu di lakukan di semua dapil.
“Jadi kita ingin mengajak masyarakat kita itu untuk lebih bijak bermedsos, lebih bijak berstatement, kemudian lebih bijak menyikapi statement yang dimunculkan oleh masyarakat biasa ataupun pejabat publik,” pungkasnya. (Red)
Leave a Comment