SUMENEP, beritadata.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura. Kamis (23/09/21).
Dalam orasinya, mereka menuntut Bupati Sumenep Ahmad Fauzi agar segera membenahi sistem serta menindak tegas 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum menunjukkan kinerja yang baik.
Koordinator aksi lapangan (Korlap) Andi Holis mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa upaya untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemkab terkait 9 OPD tersebut agar ditindak lanjuti.
“Kedatangan kami kali ini adalah mengawal implementasi dari janji Bupati yang katanya akan membenahi 9 OPD bermasalah saat kami gelar aksi beberapa bulan lalu,” katanya.
Ia menyebutkan, sembilan OPD dimaksud diantaranya: Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Yang terparah Dinkes dan Dinsos, dua institusi pemerintah itu tidak becus dalam melaksanakan tugasnya,” ungkap Andi
Kata dia, pihaknya sempat menyurati kedua OPD tersebut. Namun, keduanya tidak memberikan respon untuk menjawab, tidak memberikan ruang kepada GPMS saat hendak melakukan audiensi.
“Kepala Dinkes tidak menemui kami. Hal itu yang menjadi kekecewaan kami,” imbuhnya.
Lain soal dengan Disdik. Andi Holis menilai di instansi yang membidangi pendidikan itu terdapat keanehan dalam penerbitan buku yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurutnya, persoalan Disdik harus tetap dikawal, utamanya dalam hal pendidikan di wilayah Kepulauan yang hingga kini belum mendapatkan pelayanan maksimal.
“Dalam statemen yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan, pembelian buku itu bekerjasama dengan penerbit. Padahal, itu sudah jelas diatur bahwa semua lembaga pendidikan Dana BOS itu harus bersifat umum,” urainya.
Sementara itu, Kepala bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Suharjono menyampaikan, Bupati Ahmad Fauzi telah komitmen untuk menyelesaikan apa yang dituntut mahasiswa itu.
“Bupati tidak alergi terhadap kritik, beliau selalu menerima masukan serta saran dari seluruh lapisan masyarakat,” ucap Jono mencoba menenangkan aksi massa.
Pihaknya mengaku, sudah melakukan koordinasi. Dimana, Bupati siap menerima dan berjumpa dengan mereka melalui surat audiensi yang harus disampaikan secara formal sehingga waktunya bisa dijadwalkan.
“Setelah surat masuk, akan dijadwalkan, yaitu satu minggu setelah surat masuk,” ujarnya
“Mohon dimaklumi atas ketidak hadiran Bupati saat ini, harus kita ketahui bersama jadwal beliau sangat padat, mohon hal ini tidak diartikan bupati mengelak dari hal ini,” pungkas Jono. (Zn)
Leave a Comment