BANGKALAN, beritadata.id – Seorang warga NU asal Dusun Sendang Laok, Kecamatan Labang yang meninggal dunia di RSUD Syamrabu Bangkalan pada 3 Desember 2021 menyisakan tanda tanya bagi Ketua PC NU Bangkalan KH. Makki Nasir. Pasalnya, warga NU bernama Marliana (18) itu mengalami sakit yang cukup parah pasca melahirkan dari salah satu klinik bersalin yang berada di daerah Kamal.
“Ada warga NU di daerah Sendang Laok yang mengalami sakit parah setalah melahirkan.Terkait penanganan bersalinnya, yang saya tau sekilas, bahwa dia (Marliana) itu melahirkan di sebuah klinik swasta di daerah Kamal, terus bayinya meninggal. Setelah itu disusul ibunya yang meninggal di RSUD Bangkalan,” ungkapnya, Selasa (7/12/2021).
Namun yang membuat KH. Makki geram bukanlah soal meninggalnya Marliana di RSUD Bangkalan. Melainkan yang membuat dirinya geram adalah, adanya kejanggalan dalam penanganannya waktu melahirkan di salah satu klinik swasta di daerah Kamal tersebut, yakni terkait Standar Operasional Prosedur (SOP), yang sehingga menyebabkan Marliana mengalami sakit parah.
“Jadi saya sangat menyangkan penanganannya yang kurang bagus. Yang bikin bingung itu klinik bersalin yang menangani kelahirannya dia. Karena setelah proses melahirkan itu sepertinya klinik bersalinnya lepas tangan tanpa ada surat pengantar,” ujarnya.
Bahkan, berdasarkan cerita yang KH. makki dengar, pasca melahirkan Marliana dipulangkan paksa tanpa disertai rekam medisnya. Dan ketika Marliana mengalami sakit yang cukup parah, keluarganya membawanya ke Puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan medis yang baik, tepatnya pada 23 November 2021.
Namun keadaannya yang cukup parah, membuat Puskesmas merujuknya ke RSUD Bangkalan. Namun ternyata tidak ada rekam medis ketika melahirkan yang disertakan. Padahal kan harus ada rekam medis untuk dijadikan acuan bagi RSUD.
“Yang dirujuk ke RSUD dalam keadaan sudah sangat parah. Yang kami sangat sayangkan, klinik yang menangani kelahirannya itu tidak menyertakan surat pengantar. Rumah sakit daerah kan butuh rekam medisnya,” beber KH. Makki.
Oleh karenanya ia meminta Pemerintah Bangkalan dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk segera menertibkan klinik ataupun rumah sakit yang tidak sesuai dengan SOP agar tidak ada masyarakat yang dirugikan lagi.
“Kejadian yang seperti itu harus ada efek jera agar tidak terulang lagi. Dinas Kesehatan harus tegas menertibkan klinik atau rumah sakit yang tidak sesuai dengan SOP. Apalagi merugikan masyarakat,” pungkasnya. (Red)
Leave a Comment