LSM Gerbang Timur dan WBK Geruduk Kejari Bangkalan

BANGKALAN, beritadata.id – Suasana di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan memanas, Senin (16/6), saat dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni Gerbang Timur dan Pemerhati Wilayah Bebas Korupsi (WBK), menggelar aksi demonstrasi menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi bantuan modal fiktif yang menyeret nama PT Tanduk Majeng.

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas lambannya penanganan hukum terhadap kasus yang sudah mencuat sejak beberapa tahun terakhir. 

Ketua LSM Gerbang Timur, Amir Hamzah, dalam orasinya menyatakan bahwa pihaknya sudah sejak tahun 2021 mengawal kasus ini dan berkali-kali melakukan aksi serupa demi mendorong keadilan.

“Kasus ini bukan baru. Kami sudah terjun sejak 2021. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab. Padahal, kami tahu siapa saja yang terlibat,” ungkap Amir lantang di depan para pengunjuk rasa.

Menurut Amir, PT Tanduk Majeng diduga menjadi pusat dari praktik penyelewengan dana bantuan modal senilai miliaran rupiah. Bahkan, ia menyebut bahwa kasus ini berpotensi membuka tabir keterlibatan sejumlah tokoh berpengaruh jika ditangani secara serius.

“Ada inisial-inisial yang sudah diketahui Kejari, seperti RR, U, dan S. Kami minta aparat tidak ragu menindak mereka. Jangan sampai ada yang dilindungi hanya karena punya kekuasaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amir menegaskan bahwa korupsi tersebut telah menjadi penghambat utama pembangunan daerah dan menambah penderitaan masyarakat yang seharusnya bisa merasakan manfaat dari dana tersebut.

“Rakyat Bangkalan butuh pembangunan, bukan skandal. Jangan biarkan uang rakyat dirampok oleh segelintir orang,” tegasnya.

Selain mendesak pengusutan tuntas terhadap kasus PT Tanduk Majeng, LSM Gerbang Timur juga mengingatkan agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih aktif, agar tak mengulangi kesalahan serupa.

“BUMD harus bersih. Jangan sampai yang dulu bermasalah, sekarang malah balik lagi dan mengulang praktik korupsi,” kata Amir dengan nada keras.

Dalam tuntutan akhirnya, massa aksi mendesak Kejari Bangkalan untuk segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa pandang bulu, meski melibatkan tokoh penting atau pejabat besar.

“Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Jangan biarkan rakyat terus jadi korban,” tutup Amir. (*)