BANGKALAN, beritadata.id – Rencana Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mendaftarkan sejumlah guru Madrasah Diniyah (Madin) ikut BPJS Ketenagakerjaan mendapat dukungan dari legislatif.
Nur Hasan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan mengatakan rencana tersebut merupakan langkah yang sangat tepat untuk melindungi Guru Madin.
“Jadi tidak hanya memikirkan kesejahteraan saja tapi juga kesehatannya juga dipikirkan,” ujarnya, Kamis (5/12/2019).
Kata dia jika sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan maka tidak perlu khawatir jika misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
“Bukan berarti mengharapkan yang jelek-jelek, tapi berjaga-jaga itu kan juga penting,” imbuhnya.
Pemerintah lanjut politis PPP itu, berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat.
“Indikator untuk menekan kemiskinan yaitu dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik,” pungkasnya.
Guru Madin yang akan didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagian yang mendapat tunjangan yang sudah bersertifikat dari Kementerian Agama.
“Tidak semua yang mendapat tunjangan akan dapat BPJS hanya mereka yang sudah mendapat sertifikat,” ujar Wakil Bupati Bangkalan Muhni, Rabu (4/12/2019).
Kata Muhni ada sekitar 4000 lebih Guru Madin yang akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita baru saja menggelar rapat dengan pihak BPJS untuk membahas masalah teknisnya seperti apa,” imbuhnya.
Untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut akan dipotong langsung dari tunjangan sebesar Rp 200 ribu.
“Tapi tidak banyak tidak sampai 50 persen. Dijamin tidak akan memberatkan,” katanya.
Tujuan dari didaftarkannya guru Madin ikut BPJS kata Muhni adalah untuk berjaga-jaga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Ini manfaatnya kembali lagi kepada para guru Madin sendiri,” pungkasnya. (Red)
Leave a Comment