BANGKALAN, beritadata.id – Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Senin (23/10/2023).
Kedatangan anggota legislatif Fraksi PKB itu disambut langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief M Ediedi Pendopo Agung Bangkalan.
Dalam kunjungannya pria yang juga menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan tersebut didampingi oleh para anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Fraksi PKB.
Pria yang akrab disapa Aba Syafi tersebut mengatakan banyak hal yang dibahas dengan Pj Bupati Bangkalan. Salah satunya adalah upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan melalui sektor pajak rumah makan.
“Meningkatkan PAD suatu daerah itu samgat penting. Pj Bupati harus pintar-pintar mencari peluang untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.
Menurutnya langkah tegas yang dilakukan Pj Bupati terhadap rumah makan yang tidak taat bayar pajak sudah sangat tepat. Karena jika tidak demikian bisa jadi akan terjadi kebocoran PAD.
“Dari awal saya sangat mendukung langkah-langkah tegas dari Pj Bupati ini. Saya sering melihat di medsos terobosan yang telah dilakukan oleh Bapak Pj Bupati ini,” imbuhnya.
Namun demikian, Abah Syafi meminta ke Pj Bupati, setelah pengusaha rumah makan melunasi hutang pajak daerah 10 persen, tak lupa kewajiban pemerintah juga dilaksanakan.
“Salah satu kewajiban pemerintah kepada pelaku usaha adalah menjaga keamanan, seperti disediakan petugas dari Satpol PP dan Dishub,” kata dia.
Ia juga berharap apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Bangkalan semoga bisa kembali untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangkalan. Ia siap bersinergi dengan siapapun demi kemajuan daerah.
“Kami selalu siap untuk bersinergi dengan siapapun terutama dengan Pemlab Bangkalan,” pungkasnya.
Sementara itu saat menerima kedatangan anggota legislatif Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu Pj Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsyah berserta jajarannya.
“Banyak hal yang kita diskusikan bersama, utamanya tentang pembangunan daerah, karena memang Komisi V DPR RI mitranya lebih banyak di bidang pembangunan,” kata Arief.
Pada kesempatan itu juga dibahas tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Arief mengatakan, Pemkab bersama pengusaha restoran sepakat mematuhi pembayaran pajak daerah. Tinggal kedepan, pemasangan tapping box di diperbaharui lagi.
“Kami akan tetap pantau nanti tindak lanjut komitmen pengusaha dengan pemasangan tapping box. Jika sudah taat, baru kami akan memberikan fasilitas yang baik ke pengusaha,” katanya.
Leave a Comment