SUMENEP, beritadata.id – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Mulyadi, mulai menyoroti kinerja Kepala Dinas Pendidikan setempat yang baru menjabat, Moh. Iksan.
Mulyadi menegaskan, publik kini menunggu gebrakan nyata, bukan sekadar seremoni pergantian jabatan di tahun 2026.
Kata dia, tahun ini harus menjadi momentum pembuktian kinerja di tengah deretan pekerjaan rumah (PR) berta yang menumpuk.
Menurut Mulyadi, sektor pendidikan di Kabupaten Sumenep tidak sedang baik-baik saja. Persoalan kualitas SDM tenaga pendidik masih menjadi sorotan utama.
Ia menilai, masih ada guru yang hadir di kelas sebatas menggugurkan kewajiban administrasi, bukan menjalankan fungsi mendidik secara utuh dan bertanggung jawab.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung sejumlah kasus yang mencoreng dunia pendidikan, mulai dari dugaan asusila dan kekerasan seksual terhadap pelajar hingga kasus perselingkuhan oknum guru.
Komisi IV, tegasnya, tidak ingin persoalan moral dan integritas ini terus berulang tanpa langkah pencegahan dan penindakan yang tegas dari dinas terkait.
“Pendidikan bukan hanya soal kurikulum, tapi juga keteladanan. Kalau gurunya bermasalah, bagaimana nasib generasi kita?” sindirnya tajam. Selasa (24/2/2026)
Selain persoalan SDM dan integritas, Mulyadi menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur sekolah. Ia menyebut masih ada gedung sekolah dengan kondisi memprihatinkan yang membutuhkan perhatian serius.
“Fasilitas belajar yang layak adalah hak dasar siswa yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Tak kalah penting, ia meminta transparansi penggunaan anggaran pendidikan. Dengan alokasi anggaran yang besar setiap tahun, publik berhak mengetahui sejauh mana dana tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Sumenep.
Politisi Demokrat itu menambahkan, pihaknya akan mengawal ketat kinerja Dinas Pendidikan sepanjang 2026.
“Kami tidak ingin hanya mendengar laporan normatif. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil konkret,” tegas Mulyadi, menutup pernyataannya dengan nada tajam.
Leave a Comment