Jika Terjadi Pemotongan Bansos, Dinsos Sumenep Minta Masyarakat Segera Melapor

SUMENEP, beritadata.id – Puluhan mahasiswa Instika Guluk-guluk menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, Kamis (25/03/21).

Dalam aksi tersebut, mereka meminta agar Dinsos melakukan bentuk pengawalan dan pengawasan terhadap penyaluran program bantuan sosial (Bansos).

Koordinator aksi lapangan (Korlap) aksi Faisal Akbar menyampaikan, dalam proses penyaluran Bansos di beberapa wilayah Kecamatan Sumenep seringkali terjadi kecurangan.

Bentuk pelanggaran konkrit yang ditemuinya adalah, banyaknya kejadian pemotongan dalam penyaluran program keluarga harapan (PKH).

Dimana, rata-rata per keluarga penerima manfaat (KPM) dipotong sebesar Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu.

“Ini terjadi dibeberapa Desa di Kecamatan Pasongsongan,” katanya.

Dari problematika tersebut, pihaknya meminta agar Dinsos mengusut tuntas temuannya tersebut.

“Selain terjadi pemotongan juga banyak yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinsos Sumenep Moh Ikhsan mengimbau, masyarakat setempat yang menemukan adanya kecurangan dalam penyaluran Bansos agar segera dilaporkan ke aparat penegak hukum.

“Kita selalu menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat di setiap e-Warung, untuk bisa memahami segala peraturan yang ada. Kalau memang ada temuan, silahkan laporkan kepada kepolisian, atau ke Dinsos,” paparnya.

Menanggung tuntutan massa aksi tersebut, pihaknya akan mengoreksi segala bentuk keluhan masyarakat.

“Akan saya tindak lanjuti dan semua akan dikoreksi. Makanya saya minta data, Desa mana dan Kecamatan mana yang bermasalah,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sumenep itu menjelaskan, setiap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) telah ditugaskan untuk mengawasi penyaluran Bansos hingga pelosok Desa.

Dimana, setiap program Bansos termasuk BSP non tunai, TKSK di setiap Kecamatan bertugas melakukan pengawalan dan pengawasan.

“Jadi, setiap ada laporan, kita tindak lanjuti untuk turun ke lapangan,” ucapnya.

Ia menambahkan, program Bansos dari pemerintah tidak boleh disalahgunakan. Terlebih lagi apabila TKSK sendiri yang melakukan penyelewengan.

“Kalau ditemukan langsung kami pecat, kami ganti. Tapi jika temuannya adalah e-Warung, kami segera turun bersama Bank Mandiri,” pungkasnya. (Zn)