BANGKALAN, beritadata.id – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Bangkalan melakukan aundiensi ke DPRD Bangkalan perihal permasalahan yang ada di Bangkalan, Jumat (27/9/2019).
Ada lima tuntutan yang mereka bawa, diantaranya, kenaikan iuran BPJS, pemerataan program PKH, perbaikan jalan dan penerangan, pembuatan E-KTP yang bermasalah, dan juga lingkungan.
“Kami meminta tuntutan kami menjadi catatan bagi DPRD sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti oleh DPRD kepada Dinas terkait,” Kata Mohammad Ruji salah satu peserta audiensi.
Mereka meminta kepada DPRD untuk benar-benar mengawasi kinerja seluruh instansi yang ada di Bangkalan.
“Saya minta kepada bapak Dewan yang terhormat untuk bekerja lebih serius. Kami memiliki harapan baru kepada bapak dewan yang terhormat agar Bangkalan bisa lebih maju,” tambah Ruji.
Menjawab tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Hosyan Mohammad mengatakan, bahwa sebenarnya persoalan ini memang akan diakomodir oleh pihaknya.
“Terkait kenaikan iuran BPJS, kalau memang ini merupakan aturan pusat, mau tidak mau kami harus mengikuti. Kami nanti akan kordinasi dengan BPJS, berapa persen kenaikan BPJS,” jawab dia.
Sementara lanjut Hosyan, terkait PKH yang tidak tepat sasaran, sebenarnya PKH ini program pemerintah untuk membantu rakyat miskin.
Akan tetapi kata dia, data yang disampaikan bukan murni data yang di survei oleh Dinas Sosial, melainkan data dari Kepala Desa.
“Coba kemarin suratnya menganai lima pokok tuntutan ini, maka kami akan memanggil dinas terkait. Kalau sekarang kami akan jawab apa adanya. Nantinya saya akan desak dinas-dinas terkait,” tandasnya. (Red)
Leave a Comment