Dosen Fisip Unija sebut Promosi Jabatan Istri Politisi PKB di Sumenep Isyarat Politik

SUMENEP, beritadata.id – Promosi dan mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Sumenep terhadap puluhan aparatur sipil negara (ASN) di lingkugan pemerintah setempat beberapa waktu lalu menuai banyak spekulasi.

Salah satunya promosi jabatan terhadap istri politisi partai kebangkitan bangsa (PKB), yakni Kusmawati yang baru-baru ini tiba-tiba meroket.

“Keputusan bupati memberi kedudukan kepada istri politisi PKB itu multi tafsir. Apakah bupati sedang menjalankan misi politik dengan merangkul PKB atau sedang menjalankan misi pemerintahan,” ujar Wildan Rasaili Dosen Falultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Sumenep.

Menurut dia, mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan oleh setiap kepala daerah selalu memiliki dimensi politik dan sudah menjadi rahasia umum.

“Pendekatan mutasi dan pengangkatan ASN idealnya melalui meritokrasi, sejauhmana kompetensi, kapabilitas dan kesesuaian dengan posisi baru yang akan ditempati. Biasanya jika itu tidak tampak maka potensi pendekatan politik pasti dilakukan,” urainya. Rabu, 6 September 2023.

Sebelumnya, istri Herman Dali Kusuma politisi kawakan PKB itu menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Kesehatan dan KB, kini naik jabatan menjadi Sekretaris di Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A).

Wildan menilai, wajar jika promosi jabatan istri mantan ketua dewan periode 2014-2019 yang dilakukan Bupati Sumenep itu menimbulkan spekulasi. Pasalnya, saat para politisi ramai-ramai mendepak lawan politiknya, Bupati Fauzi justru merangkul.

“Dibalik promosi itu, apakah bupati sedang berlaku adil bagi ASN yang bersangkutan sesuai aturan, atau mungkin bisa jadi mengirim isyarat politik terhadap PKB, kita tidak tahu,” paparnya diiringi senyum.

Apapun yang yang terjadi, alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu berharap ASN yang naik promosi maupun demosi bekerja sesuai dengan visi misi bupati dengan tagline “Bismillah Melayani”.

“Mudah-mudahan, seluruh aparatur sipil negara yang mendapat jabatan baru itu amanah, menjalankan tugas sesuai fungsinya.” pungkas Wildan Rasaili. (*/Z)