SUMENEP, beritadata.id – Anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep kembali mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Tak terkecuali dari Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (GPMD).
Direktur GPMD Fathol Bari menilai, Pokir DPRD Sumenep saat ini masih terlalu tinggi. Sehingga pihaknya mengusulkan agar anggaran Pokir anggota DPRD Sumenep sebaiknya dipangkas.
Menurutnya, usulan pemangkasan Pokir Dewan itu bukan tanpa alasan. Sebab, bila melihat situasi keuangan Kabupaten Sumenep yang memperihatinkan akibat turunnya hasil pendapatan asli daerah (PAD) karena pandemi. Maka, sangat logis pemangkasan Pokir tersebut dilakukan.
“Saya tidak mengatakan Pokir dewan itu tidak penting, saya kira memangkas anggaran Pokir bisa jadi solusi kalau tidak ingin dihilangkan sama sekali,” urainya, Selasa (22/03/22).
Tak hanya Pokir, Fathor Bari juga menilai anggaran perjalanan dinas di Dewan sangat boros. Ia menyarankan, agar dilakukan penyesuaian dengan anggaran keuangan daerah saat ini. Minimal sampai semuanya kembali normal, bahkan meningkat.
“Mengingat keuangan semakin defisit, DAU makin tahun semakin turun, maka sudah semestinya semua Pokir di Jatim turun,” imbuhnya.
Sementara itu Sekretaris DPRD Sumenep Sumenep Fajar Rahman menjelaskan, Pokir merupakan program yang diusulkan oleh anggota DPRD berdasarkan hasil reses.
Program tersebut kemudian diberikan kepada Bappeda untuk dipetakan, dan oleh Bappeda didistribusikan ke OPD terkait.
“kami di Sekretariat tidak banyak tahu kalau soal Pokir anggota DPRD. Itu urusan anggota dengan Bapak Bupati,” ujarnya.
Ironisnya, mantan kepala Satpol PP Sumenep itu enggan berkomentar banyak terkait adanya desakan elemen masyarakat agar anggaran Pokir anggota DPRD Sumenep dipangkaa selama masih suasana pandemi Covid-19.
“Anggaran Pokir tidak masuk di Sekretariat. Anggaran yang masuk di Sekretariat itu hanya perjalanan dinas, sidang paripurna. Itu saja. Kalau Pokir kami tidak tahu,” tutupnya. (Zn)
Leave a Comment