SUMENEP, beritadata.id – Puluhan aktivis mahasiswa asal kepulauan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumenep, Selasa (16/3/21).
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap kinerja DPRD. Pasalnya, para wakil rakyat di gedung parlemen dinilai mandul dalam memperjuangkan listrik kepulauan.
Koordinator aksi lapangan (Korlap) aksi Forum Komunikasi Mahasiswa Kangayan (Formaka) Rahman mengatakan, di dua Kecamatan pulau Kangean, ada tiga Desa yang belum teraliri listrik.
“Desa Batuputih, Desa Cangkramaan dan Desa Tembayangan, disana belum teraliri listrik meski tiang-tiang sudah dipasang,” ucap dia dalam orasinya.
Dalam lawatannya ke gedung parlemen, puluhan mahasiswa asal kepulauan itu membawa sejumlah tuntutan.
Yaitu, DPRD harus mengawal listrik di kepulauan Seca khusus. DPRD harus melayangkan surat dan mendesak pihak eksekutif agar listrik di Kepulauan segera teratasi. Serta mengevaluasi kinerja PLN rayon Kangean supaya tidak melakukan tindakan pungutan liar (Pungli).
“Masalah listrik di kepulauan belum selesai, DPR khususnya Dapil 6 kepulauan jangan leha-leha,” ujar Rahman.
Selama ini lanjut Rahman, unit layanan pelanggan (ULP) PLN Kangean tidak maksimal dalam memberikan pelayanan.
Terutama dalam hal harga kilometer, dimana, untuk kilometer 1300 VA, ULP PLN Kangean mematok harga yang relatif mahal. Yakni sekitar Rp 4 hingga Rp 6 juta.
“Utuk ukuran 1300 VA tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi warga kepulauan, terlalu membebani,” ujarnya.
“Padahal kan masih ada ukuran 450 VA, tapi warga pulau hanya diberikan satu-satunya pilihan yang 1300 VA,” imbuhnya.
Sementara itu anggota komisi IV DPRD Sumenep Abu Hasan menyampaikan, pihaknya mendukung aksi tersebut.
Kata dia, persoalan listrik di kepulauan memang harus terus dikawal.
“Tentu saja dalam menyampaikan aspirasi itu perlu ada etika dan mengedepankan adab yang santun,” ucap politisi PKB itu.
Dalam aksi demonstrasi yang sempat terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian itu, Abu Hasan menggandeng pihak PLN untuk menjawab tuntutan mahasiswa tersebut.
Manajer bidang kontruksi PLN Pamekasan Slamet menerangkan, untuk beberapa desa di Kecamatan Kangayan yang belum teraliri listrik memang masih menunggu.
Kata dia, kendala yang dialami PLN saat ini masih berkutat di anggaran keuangan. Hal itu disebabkan karena pandemi Covid-19.
“Tiang-tiang disana sudah dipasang, jadi pengerjaannya itu bertahap, nunggu urutan” terangnya.
Disinggung soal mahalnya harga kilometer 1300 VA di kepulauan, pihaknya enggan berkomentar terkait hal tersebut.
“Semua layanan sudah tersistem,” kelitnya. (Zn)
Leave a Comment