BANGKALAN, beritadata.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bangkalan, Suyitno memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pendidikan telah menyelesaikan kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di Kecamatan Blega dan Socah.
Kata dia, masalah ini telah ditindaklanjuti sejak akhir Ramadan 2024 dengan langkah-langkah tegas untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Kejadian ini sebenarnya sudah lama ditangani. Uang hasil pungli sudah dikembalikan, dan pelaku telah diberikan peringatan keras. Pemerintah tidak main-main dalam menindak pelanggaran seperti ini,” ujar Suyitno, Jumat (18/4/2025).
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Bangkalan, Suyitno menjelaskan bahwa laporan pertama terkait pungli diterima menjelang libur panjang Idulfitri.
Bupati Bangkalan langsung merespons dengan menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat dan menyeluruh.
Setelah libur panjang, Bupati Bangkalan kembali menegaskan komitmennya dalam rapat paripurna.
Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan instansi pendidikan untuk tidak melakukan pungli dalam bentuk apapun, baik yang berkaitan dengan mutasi maupun sertifikasi.
Pelaku yang terbukti melakukan pungli akan dikenakan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan atau pemecatan.
“Ini adalah bentuk komitmen Pemkab Bangkalan untuk menjaga integritas pemerintahan dan melindungi masyarakat dari praktik pungli,” tambah Suyitno.
Suyitno menyayangkan kemunculan pemberitaan viral baru-baru ini yang menggambarkan seolah-olah kasus pungli ini belum ditangani. Ia menduga ada upaya politisasi dari pihak tertentu untuk menciptakan opini negatif terhadap pemerintah daerah.
“Berita ini sebenarnya menggiring opini yang salah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus ini sudah selesai sejak lama. Kami menduga ada kepentingan politik tertentu yang mencoba memperkeruh situasi,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi IV DPRD Bangkalan telah memanggil Dinas Pendidikan untuk memberikan laporan terkait tindakan yang telah dilakukan. DPRD memastikan akan terus memantau agar tidak ada lagi kasus serupa di masa mendatang.
“Kami mendukung langkah Bupati untuk memberikan sanksi tegas jika pungli kembali terjadi. DPRD akan memastikan pengawasan terus berjalan untuk menjaga pemerintahan yang bersih dan transparan,” pungkas Suyitno.
Dengan penanganan yang cepat dan tegas, DPRD Bangkalan berharap seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas pungli demi kesejahteraan masyarakat Bangkalan.
Leave a Comment