BANGKALAN, beritadata.id – DPC PPP Kabupaten Bangkalan mengintruksikan kepada kadernya yang berada di legislatif untuk terus memperjuangkan anggaran insentif guru ngaji dan Madin.
Yakni, untuk tahun anggaran 2023-2024 dan seterusnya kader PPP Bangkalan yang ada di semua alat kelengkapan dewan, terutama yang duduk di badan anggaran perlemen diwajibkan memperjuangkan insentif guru ngaji dan Madin agar tetap teranggarkan di APBD Kabupaten Bangkalan.
“Semua kader PPP Bangkalan yang ada di perlemen harus dan wajib memperjuangkan insentif guru ngaji dan Madin. Intruksi ini sifatnya wajib bagi semua kader PPP Bangkalan yang ada di perlemen,” ujar Ketua DPC PPP Bangkalan. KH. Hasbullah Muchtarom, Rabu (4/10/2023) saat melakukan jumpa pers di kantor DPC PPP Bangkalan.
Sebab, insentif bagi guru ngaji dan Madin tersebut merupakan program yang memanusiakan manusia, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan, serta meningkat gairah syiar islam untuk menghadirkan amar ma’ru nahi mungkar.
“Kita semua tau rata-rata guru ngaji dan Madin ini dari kalangan tidak mampu dan pra sejahtera, yang sebagian besar ekonominya hanya bergantung pada insentif ini. Kalau misalnya dihapus, akibatnya guru ngaji dan Madin tentu akan terputus sumber ekonominya, dan kebijakan ini sangat tidak pro rakyat miskin. Dan termasuk tidak bisa meng-klaim BPJS Ketenagakerjaannya. Padahal program ini sudah sangat bagus dan sangat besar manfaat yang dirasakan,” ucapnya.
Oleh sebab itu, KH. Hasbullah mengancam kadernya yang ada di parlemen jika tidak memperjuangkan insentif guru ngaji dan Madin akan memberikan sanksi tegas.
“Kami tidak main-main, bagi kader PPP Bangkalan yang ada di parlemen, yang tidak mengindahkan intruksi dari kami, maka kami akan memberikan sanksi yang tegas,” tandasnya. (*)
Leave a Comment